Shafa, Ziyyan and Diamantina, Amalia and Ramadhan, Diastama Anggita (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STATELESS) YANG DATANG KE INDONESIA DITINJAU DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN. _016 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	Text abstrak.pdf Download (279kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (674kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text dapus.pdf Download (386kB)

Abstract

Warga negara merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam berdirinya suatu negara, dengan adanya status kewarganegaraan pada seseorang, individu tersebut telah diakui sebagai anggota suatu negara. Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “tiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Hal ini berarti masyarakat mempunyai hak untuk untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan negara, melihat ada sekitar 3.223 jumlah pengungsi yang berstatus stateless di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia dan juga mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan pemerintah dan juga instansi terhadap para stateless yang datang ke Indonesia.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi untuk penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk menghubungkan peraturan hukum kewarganegaraan yang terkait ke dalam kasus permasalahan stateless lalu dituangkan ke dalam bentuk penulisan hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pertama, Aturan hukum pertama yang mengatur stateless adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara dan selanjutnya Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia yang merupakan dasar hukum pertama yang mengatur mengenai kewarganegaraan secara rinci di Indonesia semenjak negara ini merdeka di tahun 1945 dan Selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang merupakan dasar hukum kewarganegaraan di Indonesia hingga saat ini dan kemudian dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, Para stateless person tentu saja ingin mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia tetapi pemerintah tentu tidak bisa
saja memberikan status kewarganegaraannya. Deportasi bisa saja terjadi bagi para stateless atau dalam hal ini memulangkan para stateless ke negara ketiga ketiadaan regulasi yang kuat efektif membuat mereka terlantar atau terkatung-katung di Indonesia. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengakhiri ketidakpastian status mereka.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanpa Kewarganegaraan, Hukum
Kewarganegaraan.

Actions (login required)

View Item