ARDHINI, SYIFANA AWAN (2022) KEBIJAKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2020 18PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Syifana Awan Ardhini_Skripsi Cover.pdf - Submitted Version Download (728kB)
	Text Syifana Awan Ardhini_Skripsi Bab I.pdf - Submitted Version Download (307kB)
	Text Syifana Awan Ardhini_Skripsi Bab II.pdf - Submitted Version Download (225kB)
	Text Syifana Awan Ardhini_Bab III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text Syifana Awan Ardhini_Skripsi BabIV.pdf - Submitted Version Download (21kB)
	Text Syifana Awan Ardhini_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (136kB)
	Text Syifana Awan Ardhini_Skripsi Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (251kB)

Abstract

Pengarusutamaan gender masih menjadi isu yang cukup kompleks dan sering
terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota pekalongan. Meskipun komitmen
pemerintah Kota Pekalongan dalam pengarusutamaan gender telah dituangkan ke
dalam dokumen-dokumen kebijakan publik, tetapi komitmen pemerintah untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan
selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal.
Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan
menggunakan teori anggaran responsif gender dan teori kebijakan penganggaran.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
dokumentasi dan wawancara. Sumber data berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah tahun 2016-2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
SKPD, dan RPJPD-RKPD 2 tahun terakhir, dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA)
tahun 2016-2020. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis)
dan analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran responsif gender di
Kota Pekalongan tahun 2016-2020 belum dilaksanakan dengan maksimal. Jumlah
anggaran responsif gender dari tahun 2016-2020 sangat minim dan terus mengalami
penurunan yang signifikan. Jumlah anggaran responsif gender Kota Pekalongan tahun
2016-2020 belum mendapatkan alokasi yang memadai dan terus mengalami
penurunan berakibat output dan outcome kegiatan menjadi tidak tercapai. Kendala
yang dihadapi dalam kebijakan anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan
meliputi: 1) Kendala kebijakan, yaitu lemahnya kekuatan hukum bagi pelaksanaan
pengarusutamaan gender dalam anggaran dan lemahnya komitmen Pemerintah Kota
dalam membuat perencanaan anggaran responsif gender). 2) Kendala struktural, yaitu
kurangnya kapasitas tim penyusun anggaran yang mampu analisis gender, dominasi
struktur pemangku kebijakan, kinerja Dinas masih dirasa belum adil gender, tidak
adanya kerjasama khusus dalam anggaran responsif gender. 3) Kendala Kultural,
meliputi: (a) Nilai patriarki yang begitu kental di masyarakat. Sehingga ketimpangan
relasi gender sangat sulit dirubah. (b) Pandangan gender dan anggaran responsif
gender menurut stakeholder masih salah kaprah.
Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Anggaran Responsif Gender, IDG , IPG

Actions (login required)

View Item