Aldonaturrohmah, Eno (2022) PERAN STRATEGIS ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUANDPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REVISI PERDA KEKERASAN BERBASIS GENDER 10PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (621kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (357kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (223kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (106kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (220kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan anggota perempuan
DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses pembentukan dan pembahasan
Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan
Anak. Untuk menganilisisnya, penelitian ini menggunakan Teori Penyusunan
Kebijakan Publik dari Sistem Politik David Easton dan Teori Keterwakilan Politik
Ide dan Kehadiran dari Anne Phillips. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang
strategis dalam mengawal isu perempuan, melalui keanggotaannya dalam Pansus
Gender yang mencapai mayoritas, khususnya dalam pembahasan Raperda revisi
Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi
Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
sehingga substansi Perda Nomor 2 Tahun 2021 memihak kepada kepentingan
perempuan. Walaupun secara umum tidak ada hambatan dalam pembentukan
Perda Nomor 2 Tahun 2021 namun representasi perempuan di DPRD Jawa
Tengah yang secara kuantitas kurang dari 30% perlu diimbangi dengan penguatan
kualitasnya. Untuk itu direkomendasikan ada pelatihan legal drafting, dan
pelatihan-pelatihan perihal isu gender serta membangun jejaring guna
memperkuat kapasitas anggota perempuan DPRD.

Kata Kunci : Perempuan DPRD, Peraturan Daerah, dan Gender.

Actions (login required)

View Item