Norisr, Muhammad Gerry and Saraswati, Retno and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2023) KAJIAN YURIDIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. _069 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pengusulan pemindahan Ibu kota pada hakekatnya telah beberapa kali menjadi pembahasan pada era pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo, hal ini disebabkan oleh adanya salah satu permasalahan utama yaitu ketimpangan pembangunan yang selama ini terja diantara PulauJawa dengan luar PulauJawa, adanya momentum pemindahan Ibu kota dianggap sebagai suatu upaya untuk dapat mewujudkan instrument kebijakan pembangunan yang dapat mendorong akselerasi pembangunan serta pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.Dengan demikian timbul permasalahan bagaimana dasar kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemindahan Ibu kota Negara dari prerspektif Hukum Tata Negara dan apaurgensitas dilakukannya pemindahaan Ibu kota Negara Indonesia.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan yuridisnormatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum serta mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini Kewenangan yang diberikan kepada presiden ini merupakan perintah yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini merupakan kekuasaan eksekutif yang mana kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh Presiden. Dengan demikian kewenangan presiden dalam pemindahan ibukota negara dapat dikatakan sebagai perwujudan kewenangan yang dapat diambil oleh Pemerintah, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara Indonesia UUD NRI Tahun 1945. Presiden merupakan pemimpin suatu negara yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang ekslusif karena memiliki suatu kewenangan yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. pengesahan UU IKN yang di diajukan oleh Presiden berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dengan demikian adanya suatu dasar kewenangan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara ini terwujud melalui adanya suatu kewenangan yang diberikan melalui Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kemudian Memperhatikan pentingnya aspek simbolis negara melalui ibukota negaralah yang melatar belakangi adanya pemindahan ibukota negara Indonesia, dengan menyusun dan menata Kembali ibukota negara yang layak melalui pembangunan ibukota baru yang modern dan berkelanjutan. Pemindahan Ibukota telah diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia dengan pertimbangan melalui berbagai aspek, termasuk diantaranya aspek keuangan, aspek infrastruktur, aspek lingkungan dan aspek geografis.

Kata Kunci: Ibukota Negara, Pemindahan Ibukota, Kewenangan Pemerintah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	16 Nov 2023 02:45
Last Modified:	16 Nov 2023 02:45
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17922

Actions (login required)

View Item