Akbar, Dhonny Faiz and Soemarmi, Amiek and Diamantina, Amalia (2023) LARANGANPENGGUNAAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPALWARGA NEGARA ASING DI KAPAL PERIKANAN BERBENDERA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN._070 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Legalitas larangan warga negara asing bekerja di Kapal Perikanan Indonesia sudah di atur di UU Nomor 45 tahun 2009 perubahan dari UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun adanya penyimpangan mengenai legalitas tersebut salah satu kasus yang menarik perhatian penulis yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor: 317/Pid.Sus/2018/Pn Amb. Putusan tersebut berisi mengenai Direktur Utama PT Biota Indo Persada, dikenakan saksi pidana dikarenakan tidak mendaftarkan Tenaga Kerja Asing sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja, Maka yang menjadi permasalahan ingin dibahas mengenai Pengaturan perizinan perusahaanperikanan tangkap di Indonesia dan penggunaan Nahkoda dan ABK warga Negara asing di kapal perikanan berbendera Indonesia dengan contoh kasus putusan yang tertulis diatas.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisisdata.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa,Pengaturan perizinan perusahaan perikanan di Indonesia diperlukan syarat-syarat dan prosedur tertentu mulai dari pengadaan kapal lalu SIUP dan di daftarkan kapal tersebut ke kapal perikanan Indonesia, lalu tergantung dari jenis usaha perikanan yaitu usaha perikanan penangkapan ikan,pengakutan ikan,dan penangkapan dan pengangkutan ikan. Apabila penangkapan ikan maka izin yang harus di buat adalah SIPI sedangkan untuk penangkapan perikanan adalah SIKPI diterbitkan oleh Direktur Jendral Kelautan dan Perikanan dengan cara verifikasi dan evaluasi data dan infomasi yang berada di syarat-syarat tersebut. setiap perusahaan perikanan juga harus melaporkan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajiban yang di atur berdasarkan undang-undang itu semua merupakan perizinan perusahaan perikanan tangkap di indonesia, salah satu Putusan yang tertulisdi atas bahwa perusahaan perikanan PT Biota Indo Persada memperkerjakan Awak Buah Kapal dan Nahkoda yang tidak memenuhi kewajiban dan tidak diberikan sanksi berdasarkan hukum perikanan namun dikenakan tindak pidana karena memperkerjakan Nahkoda dan Anak Buah Kapal Warga Negara asing tanpa didaftarkan terlebih dahulu, hal ini mengakibatkan pelaksanaan dari larangan penggunaan tenaga kerjanya tidak berjalan dikarenakan ketidakharmonisasi antara Undang-Undang Perikanan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Nahkoda, Anak Buah Kapal, Warga Negara Asing, Kapal Perikanan berbendera Indonesia

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	16 Nov 2023 02:39
Last Modified:	16 Nov 2023 02:39
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17921

Actions (login required)

View Item