YUSTIFIDYA, FERDIE RAFLY and Indarja, Indarja and Herawati, Ratna (2023) TUGAS DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. _083 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (75kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text dapus.pdf Download (264kB)

Abstract

Kedudukan dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Jaksa pengacara Negara terutama di Kejaksaan Negeri Semarang dalam memberikan pertimbangan dan tindakan hukum kepada pemerintah sebagai upaya pemulihan keuangan negara di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis karena penelitian ini membahas dan mengetahui mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Untuk mewakili Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pemulihan aset pendapatan daerah pada Kejaksaan Negeri Semarang.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Tugas dan wewenang kejaksaan Republik Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam UUD 1945 serta Undang-Undang dan Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa pengacara negara oleh kejaksaan harus dilaksanakan dalam rangka negara hukum guna mewujudkan peran kejaksaan dalam penegakan supermasi hukum
di negara Indonesia. Independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai JPN hendaknya selalu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Hambatan yang ditemui yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara
Kata Kunci:Jaksa; Pengacara Negara ;Undang-Undang Kejaksaan

Actions (login required)

View Item