NGARTI, SUCI ATINI and Hardjanto, Untung Sri and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2023) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA._036 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Lingkungan hidup dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga keduanya memiliki keterkaitan yang ditunjukkan melalui kelestarian lingkungan yang menjadi tujuan dari para pejuang lingkungan. Indonesia memiliki peraturan terkait pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 65 dan Pasal 66 UU PPLH. Pada kenyatannya, DPR RI justru mengesahkan UU Minerba yang didalamnya terdapat Pasal yang memiliki potensi untuk mengkriminalisasi para masyarakat pejuang lingkungan itu sendiri. Hal ini menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni implikasi Pasal 162 UU Minerba terhadap pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat pejuang lingkungan hidup di Indonesia, serta bentuk pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat pejuang lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan kedepannya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi Pasal 162 UU Minerba terhadap pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat pejuang lingkungan hidup di Indonesia, yakni terdapat persoalan hukum UU Minerba dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, persoalan hukum tersebut menimbulkan suatu inkonsistensi pengaturan perlindungan pejuang lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 66 UU PPLH, akibatnya ada kecenderungan bertambahnya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dalam kasus minerba di Indonesia. Mengenai perlindungan masyarakat pejuang lingkungan hidup, dilihat secara internasional, bahwa keberadaan pejuang lingkungan hidup telah diakui oleh PBB sebagai pembela dari hak asasi manusia dengan ditetapkannya Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Melihat hal ini Indonesia seharusnya mengutamakan adanya kepastian hukum yang digunakan untuk memenuhi hak dan perlindungan terhadap masyarakat pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini dikarenakan peraturan yang dimiliki oleh Indonesia pada masa sekarang yaitu Pasal 66 UUPLH justru mengalami ambiguitas hukum dengan adanya Pasal 162 UU Minerba.
Kata kunci: Pejuang Lingkungan, Kriminalisasi, Perlindungan Hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	09 Nov 2023 08:10
Last Modified:	09 Nov 2023 08:10
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17875

Actions (login required)

View Item