ALGHAFFAR, FARID and Herawati, Ratna and Diamantina, Amalia (2023) TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020. _050 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Hadirnya SKB No. 5 Tahun 2020 antara Kemenpan RB, Kemendagri, BKN, Bawaslu, dan KASN, mengharuskan Bawaslu melakukan penanganan terhadap pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada dengan mekanisme seperti penanganan pelanggaran Pemilihan, tentu keadaan ini membuat penambahan tupoksi yang memberatkan Bawaslu itu sendiri, yang juga harus melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan (kode etik, administrasi, pidana Pemilihan) dalam waktu yang terbatas yaitu 5 (lima) hari kalender. Tulisan hukum ini akan dirumuskan dengan permasalahan bagaimana tugas dan wewenang Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Jawa Tengah Tahun 2020, dan bagaimana upaya terhadap kendala yang dialami Bawaslu pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 pasca dikeluarkannya SKB
tersebut, sebagai usulan upaya yang dapat menjadi solusi dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, berdasarkan jenis data sekunder dari bahan-bahan pustaka, yang dikumpulkan dengan metode studi pustaka, dan dilakukan analisa dengan metode analisis data kualitatif yang dilakukan penyajian data dalam bentuk skripsi. Hasil dari penelitian ini adalah tugas dan wewenang dari Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, dimulai dari ketentuan mengenai adanya kewenangan penerusan pada instansi yang berwenang oleh Bawaslu terhadap pelanggaran bukan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mekanisme penerusan dugaan pelanggaran bukan Pemilihan yang telah disusun oleh Bawaslu dalam tahapan pelaksanaan sebagaimana terdapat dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2020, hingga konsepsi penanganan dan penerusan yang kemudian dirumuskan melalui SKB No. 5 Tahun 2020. Berangkat dari tugas dan wewenang sebagaimana di atas, maka penulis akan menguraikan pertentangan konsep serta kendala yang dialami Bawaslu pada tahapan pelaksanaan kewenangannya dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada, seperti contohnya pada konsep registrasi dugaan pelanggaran, Bawaslu melalui Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 merumuskan bahwa hanya dugaan pelanggaran Pemilihan saja yang akan diregister dan dilakukan penyusunan kajian, sedangkan dalam SKB No. 5 Tahun 2020, mengharuskan Bawaslu melakukan registrasi pada dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan permasalahan-permasalahan seperti di atas dan permasalahan lain yang nantinya diuraikan penulis pada pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu pada Pilkada tahun 2020 terkhusus di Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini akan memberikan usulan upaya terhadap kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada di Indonesia, diantaranya mengembalikan pada konsep penerusan pelanggaran bukan Pemilihan pada UU Pilkada dan Perbawaslu a quo serta mencabut keberlakuan dari SKB a quo.
Kata Kunci : Bawaslu, Pelanggaran, Netralitas ASN, Pilkada

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	08 Nov 2023 08:19
Last Modified:	08 Nov 2023 08:19
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17846

Actions (login required)

View Item