Pratama, Rangga Fajri and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2023) TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. _056 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rangga Fajri Pratama - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text Rangga Fajri Pratama - abstrak.pdf Download (12kB)
	Text Rangga Fajri Pratama - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text Rangga Fajri Pratama - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text Rangga Fajri Pratama - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Rangga Fajri Pratama - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text Rangga Fajri Pratama - dapus.pdf Download (352kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tindak pidana yang dikategorikan kejahatan luar biasa (extra ordinarycrime),sehingga dalam penegakan hukumnya diperlukan penanganan khusus. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus melalui proses yang penting yaitu proses penyidikan.Salah satu aparat hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan adalah Kejaksaan, sehingga proses penyidikan merupakan proses yang penting untuk menemukan siapa tersangka tindak pidana korupsi.
Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yang memperoleh data melalui penelitian secara langsung kelapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan terkait proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dan kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini meliputi pengumpulan bukti, pemeriksaan terhadap tersangka, dan pelaksanaan tindakan hukum lain yang berguna dalam proses penyidikan. Namun dalam praktek upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan mempunyai kendala, kendala yang dihadapi Kejaksaan meliputi keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana,keterbatasan koordinasi dengan aparat lainnya.Serta intervensi dan tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi Kejaksaan.
Dengan demikian penelitian ini memberikan pemahaman lebih baik mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi Kejaksaan selama proses penyidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi perbaikan yang perlu dalam penyidikan tindak pidana korupsi serta rekomendasi yang dapat membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kata kunci: Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan.

Actions (login required)

View Item