Nikmah, Alfiyatun and Sukinta, Sukinta and Leonard, Lapon Tukan (2023) TINJAUAN TENTANG HAK TERSANGKA/TERDAKWA/TERPIDANA YANG DITANGKAP, DITAHAN, DITUNTUT, DIADILI KARENA KEKELIRUAN MENGENAI ORANGNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. _039 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text abstrak.pdf Download (62kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text dapus.pdf Download (144kB)
	Text lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)

Abstract

Penulisan hukum ini yang membahas tinjauan yuridis tentang tindakan kekeliruan mengenai orangnya yang dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan studi kasus Putusan No 697/Pid.B/2021/PN.Ckr,Putusan Nomor 170/PID/2022/PT.BDG,dan Putusan Nomor 1351 K/PID/2022. Tujuan dilakukannya penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui tentang hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana yang karena kekeliruan mengenai orangnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta pertanggungjawaban aparat penegak hukum karena tindakan kekeliruan mengenai orangnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang didapatkan ialah data yang didapatkan melalui buku-buku hukum, jurnal, skripsi dan disertasi, peraturan perundang-perundang dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan kekeliruan mengenai orangnya merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain dan ketentuan Hak Asasi Manusia. Hak-Hak tersangka/terdakwa/terpidana yang karena kekeliruan mengenai orangnya berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain dan terkhususnya wajib menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian, aparat penegak hukum yang melakukan kekeliruan mengenai orangnya juga berhak bertanggungjawab secara pidana dan kode etik.
Kata Kunci: Hak-Hak Tersangka/Terdakwa/Terpidana, Kekeliruan
Mengenai Orangnya, Pertanggungjawaban Aparat Penegak
Hukum

Actions (login required)

View Item