Muna, Auliana Ainul and Turisno, Bambang Eko and Priyono, Ery Agus (2023) TINJAUAN YURIDIS PASANGAN SUAMI ISTERI SELAKU PENDIRI PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DINYATAKAN PAILIT TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NO.06/PAILIT/2012/PN NIAGA SMG).-079 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Permasalahan yang belakangan sering muncul ialah banyaknya pasangan suami isteri yang dinyatakan pailit secara bersamaan oleh Pengadilan tanpa adanya perjanjian perkawinan. Kebanyakan pasangan suami isteri yang dinyatakan pailit secara bersamaan ini adalah karena mendirikan sebuah CV yang didirikan bersama-sama dengan tanpa adanya perjanjian kawinyang dalam hal ini tidak adanya pemisahan antara harta keduanya. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit atau budel pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 06 /Pailit/2012/ PN Niaga Smg serta akibat hukum yang timbul atas harta bersama antara suami isteri tersebut yang dinyatakan oleh Pengadilan dinyatakan pailit.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian yang didapatkan dari penulisan skripsi ini adalah dengan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 06/Pailit/2012/ PN Niaga Smg, hakim memutuskan bahwa saudara debitur yang selaku suami isteri dinyatakan pailit secara bersama. Putusan ini mengacu UU Kepailitan yaitu: 1. Debitur mempunyai hutang kepada lebih dari 2 kreditur; 2. Utang dari debitur sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; 3. Kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Dan akibat hukum dari putusan pailit tersebut terhadap harta bersama adalah masuk dalam harta pailit dikarenakan pasangan suami isteri tersebut tidak terikat adanya perjanjian kawin. Saran yang bisa diberikan penulis adalah hendaknya pasangan suami isteri sebelum melakukan pernikahan hendaknya melakukan perjanjian perkawinan atau pisah harta agar dapat melindungi hak masing-masing pihak terkait dengan harta pencariannya. Perjanjian perkawinan berguna memperjanjikan pemisahan harta, juga berguna untuk membuktikan sejauh mana tanggung jawab suami isteri jika salah satu pihak atau keduanya dinyatakan pailit.

KataKunci:Kepailitan,PerjanjianPisahHarta, Harta Bersama

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	02 Nov 2023 02:05
Last Modified:	02 Nov 2023 02:05
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17539

Actions (login required)

View Item