Labiba, Radhwa Alya (2023) ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS TRANSAKSI EKSPOR DAN IMPOR JASA FREIGHT FORWARDING (STUDI KASUS PADA PT SOLID UTAMA LOGISTIK). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Radhwa Alya Labiba_Cover.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text Radhwa Alya Labiba_BAB 1.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text Radhwa Alya Labiba_Dapus.pdf - Published Version Download (752kB)

Abstract

PT Solid Utama Logistik merupakan jasa freight forwarding yang
menyediakan layanan jasa pengiriman barang jalur laut dan darat, jasa pengurusan
kewajiban pabean, dan jasa pengiriman domestik. Pada saat menjalankan usaha,
perusahaan freight forwarding (PT Solid Utama Logistik) bekerja sama dengan
pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan
(transportasi darat, laut, dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan
pelayanan petikemas. Forwarder disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik
barang untuk mengurus pengiriman barang ataupun kewajiban pabeannya dalam
rangka ekspor atau impor. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ataupun
peraturan pelaksananya belum mengatur secara detail mengenai penerapan Pajak
Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding sehingga forwarder masih kesulitan
dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak.
Dari hasil analisis, menunjukkan bahwa forwarder belum sepenuhnya
menerapkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas usahanya berdasarkan
peraturan yang berlaku. Forwarder belum menerapkan tarif Pajak Pertambahan
Nilai untuk biaya yang terdapat freight charges sebesar 1% dan penyetoran ataupun
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Solid Utama Logistik belum sesuai
peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menyarankan agar Direktorat Jenderal
Pajak dapat membuat ketentuan perpajakan secara detail yang dapat dijadikan
acuan dalam mengatur mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa
freight forwarding sehingga baik wajib pajak ataupun pemerintah berada pada
pemahaman yang sama.
Kata kunci: Jasa freight forwarding, forwarder, Dasar Pengenaan Pajak,
reimbursement, re-invoicing

Actions (login required)

View Item