Abdurrahman, Abdurrahman and Badriyah, Siti Malikhatun and Prananda, RahandyRizky (2023) KEADILAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF ASAS KESEIMBANGAN (STUDI KASUS ATURAN PENGGUNAAN DAN KEBIJAKAN PRIVASI BUKALAPAK TERHADAP KONSUMEN). _058 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (686kB)
	Text abstrak.pdf Download (283kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text dapus.pdf Download (254kB)
	Text lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)

Abstract

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibuat dan dibakukan secara keseluruhan oleh salah satu pihak tanpa adanya negosiasi dengan pihak lain. Dengan hilangnya negosaisi dan dibakukannya perjanjian, asas keseimbangan tidak dapat tercermin sehingga keadilan berkontrak tidak dapat tercapai. Penggunaan perjanjian baku umumnya digunakan oleh pelaku usaha dikarenakan efisiensi dan efektifitasnya, khususnya bisnis yang berbasis E-Commerce seperti Bukalapak. Dari permasalahan tersebut, penulis berniat untuk meninjau dan menyoroti perjanjian milik Bukalapak untuk mengetahui parameter keseimbangan pihak-pihaknya, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan apabila konsumen mengalami kerugian akibat dari perjanjian tersebut.
Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendeketan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus guna membangun argumentasi yang relevan pada penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian milik Bukalapak masih terdapat beberapa klausula yang tidak mencerminkan asas keseimbangan dan terdapat indikasi ketidak adilan dalam bentuk pembatasan hak konsumen dan pembebasan tanggungjawab Bukalapak. Kemudian diketahui Indonesia memiliki beberapa instrumen yang dapat diketahui sebagai bentuk perlindungan hukum konsumen seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pelindungan Data Pribadi, dan PP Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Namun pada realitanya, masih terdapat konsumen yang masih belum memanfaatkan perlindungan hukum tersebut.
Sehingga, menurut penulis Bukalapak perlu menyesuaikan dan memperhitungkan kedudukan dan kepentingan konsumen serta perlu adanya inovasi dari lembaga yang bergerak dalam perlindungan hukum konsumen untuk memantau perjanjian baku pelaku usaha untuk memitigasi kerugian konsumen.
Kata kunci: Keadilan berkontrak, Perjanjian baku, E-Commerce, Asas keseimbangan

Actions (login required)

View Item