AKBAR, RISANG BAYU and Njatrijani, Rinitami and Musyafah, Aisyah Ayu (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN KONSUMEN DAN NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA DARI TINDAK KEJAHATAN PHISING. _172 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Risang Bayu Akbar_abstrak.pdf Download (119kB)
	Text Risang Bayu Akbar_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (942kB)
	Text Risang Bayu Akbar_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB)
	Text Risang Bayu Akbar_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Risang Bayu Akbar_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Risang Bayu Akbar_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text Risang Bayu Akbar_dapus.pdf Download (341kB)

Abstract

E-banking adalah produk dari perkembangan digital banking 4.0 yang menyediakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mengeluarkan layanan e-banking yang bernama BRI Mobile (BRIMO) untuk mengikuti perkembangan digital banking 4.0. Perkembangan e-banking juga membuat kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan nasabah, bank dan pihak ketiga menjadi berkembang. Contoh kejahatan yang muncul akibat perkembangan e-banking adalah tindak kejahatan phising. Phising adalah salah satu bentuk kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan dimana proses phising ini bermaksud untuk menangkap informasi seperti username, password dan kartu kredit dalam bentuk menyerupai sebuah entitas yang dapat dipercaya/legitimate organization dan biasanya berkomunikasi secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan tentang tindak kejahatan phising dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan BRI kepada nasabah agar nasabah terhindar dari tindak kejahatan phising. Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan sampel purposive sampling dan metode analisisi data kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada pengaturan secara khusus tentang tindak kejahatan phising. Pengaturan tentang kejahatan phising masih menggunakan ketentuan yang ada pada Undang-Undang ITE dan KUHP. Perlindungan nasabah dari tindak kejahatan phising merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan pihak bank agar nasabah bank dapat mendapatkan rasa aman dari tindak kejahatan phising.

Actions (login required)

View Item