Rossilawati, Risky Shinta (2023) NETWORK GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN IPM PEREMPUAN DI KABUPATEN WONOGIRI. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER .pdf - Submitted Version Download (394kB)
	Text BAB 1 .pdf - Submitted Version Download (365kB)
	Text BAB 2 .pdf - Submitted Version Download (519kB)
	Text BAB 3 .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text BAB 4 .pdf - Submitted Version Download (16kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf - Submitted Version Download (89kB)
	Text LAMPIRAN .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tolak ukur Pembangunan manusia salah satunya dapat dilihat dari IPM. IPM kabupaten Wonogiri dalam 5 tahun terakhir menunjukkan IPM perempuan mengalami ketertinggalan terhadap IPM laki-laki. Berawal dari permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengupayakan peningkatan IPM perempuan dengan melibatkan aktor multisektoral. Keterlibatan aktor multisektoral tersebut memunculkan hubungan yang kompleks antar aktor yang kemudian secara teoritis disebut dengan tata kelola jaringan pemerintahan atau network governance.Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses network governance dan menganalisis faktor terbentuknya network governance. Penelitian ini menggunakan teori network governance dari Klijn & Koppenjan dengan 4 indikator analisis yaitu Actor, Interdependency and Frames, network management, institutional featuresdan Interaction & Complexcity : output. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses network governance dalam upaya peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Wonogiri belum dilaksanakan secara maksimal. Indikator Actor, Interdependency and Framesdan network management sudah dilaksanakan oleh aktor, namun institutional featuresdan Interaction & Complexcity : outputbelum dimaksimalkan oleh aktor. Selain itu, faktor pendorong terbentuknya network governance adalah motivasi internal aktor itu sendiri untuk mengupayakan peningkatan IPM perempuan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah aktor dapat membuat regulasi yang mengatur keberlangsungan network, perencanaan jangka panjang network, dan perlu adanya program yang terintegrasi pada semua dimensi IPM.

Kata kunci : Tata kelola jaringan pemerintahan, Kesetaraan Pembangunan, Peningkatan IPM perempuan.

Actions (login required)

View Item