TRENGGONO, ALKAUTSAR RAGA (2021) PENERAPAN KEBIJAKAN ELEKTRONIK SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN OLEH KANTOR PERTANAHAN (Studi pelayanan pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (THESIS) COVER1.pdf - Published Version Download (194kB)

Abstract

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan diuraikan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
Memasuki era digital Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan layanan pertanahan secara elektronik, salah satunya adalah pelayanan Hak Tanggungan secara digital atau elektonik yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2019.
Berkaitan dengan adanya perubahan system pendaftaran Hak Tanggungan dari manual menjadi ke system elektronik, menjadi salah satu tujuan penulis untuk mengetahui “Penerapan Kebijakan Elektronik Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan (Studi pelayanan pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar)”.
Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan editing, kemudian di analisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Penerapan kebijakan elektronik sertifikat Hak Tanggungan oleh kantor pertanahan Kabupaten Kampar baru dilaksanakan pada awal bulan Maret 2020, hal tersebut disebabkan belum siapnya sarana dan prasarana yang ada. Untuk mengetahui penerapan kebijakan tersebut dan masalah atau hambatan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dapat penulis sampaikan bahwa : bahwa sejauh ini penerapan kebijakan tersebut berjalan dengan sangat baik dan mudah, jika terjadi hambatan dikarenakan kurang didukung manpower atau tenaga ahli yang menangani system tersebut, karena system tersebut adalah tiga arah yaitu Kantor Pertanahan, Kreditur/Bank dan Pejabat Pembuat Akta tanah, maka petugas harus selalu standby dalam memonitor proses pendaftaran tersebut.

Actions (login required)

View Item