PUTRI, SATWIKA ANINDYA SARATHI SMARA PUTRI (2021) MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM BENTUK MEMALSUKAN ISI DARI AKTA OTENTIK (Studi Kasus Putusan Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (THESIS) cover.pdf - Published Version Download (219kB)

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian disebut (UUJN) menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik sesuai aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Namun hal itu belum berjalan sepenuhnya dengan baik karena adanya tindakan malpraktek pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris.
Permasalahan dari penulisan ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA dalam menindak lanjuti perbuatan Notaris yang melakukan malpraktek dalam hal pemalsuan akta otentik serta bagaimanakah tanggung jawab dari Notaris yang melakukan malpraktek dalam hal pemalsuan akta otentik.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Menganalisis menggunakan metode analisa kualitatif dan hasil analisis data ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran deduktif dan disajikan dalam penulisan hukum.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menentukan suatu hukuman kepada Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 278/Pid.B/2020/PN.SDA dalam memutus perkara mengenai malpraktek dalam hal pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris, menggunakan pertimbangan yang bersifat normatif dan pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris. Tanggung jawab notaris yang melakukan malpraktek dapat dikenakan pertanggung jawaban Pidana, pertanggung jawaban perdata, dan pertanggung jawaban administrasi.
Saran dari penulis seharusnya Notaris harus amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait serta mampu bertanggung jawab dalam perbuatan hukum. sehingga terhindar dari pelanggaran yang menjurus kepada tindakan Malpraktek.

Actions (login required)

View Item