NAINGGOLAN, PRICILIA YOLANDA and Prananingtyas, Paramita and Irawati, Irawati (2023) ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA PEMBALUT WANITA TERHADAP PEREDARAN PEMBALUT WANITA YANG MENGANDUNG KLORIN. _130 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (811kB)
	Text abstrak.pdf Download (166kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)

Abstract

Dalam kegiatan perniagaan tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan dampak terhadap praktik bisnis, antara lain persaingan yang tajam bahkan mengarah ke persaingan tidak sehat (unfair competition). Pada tahun 2015 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menemukan bentuk persaingan tidak sehat yaitu penggunaan klorin dalam pembalut wanita yang beredar di pasaran. Dengan demikian penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan hukum atas peredaran pembalut yang mengandung klorin di pasaran dan bagaimana perlindungan hukum khususnya perlindungan konsumen terhadap peredaran pembalut yang mengandung klorin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Guidance for Industry and FDA Staff Menstrual Tampons and Pads: Information fot Premarket Notification Submissions (510(k)s) yang dikeluarkan oleh Food and Drugs Administrasion Amerika Serikat penggunaan klorin dalam pembalut dapat dilakukan dengan menggunakan metode Elemental Chlorine-Free (ECF) atau Totally Chlorine-Free (TCF). Namun, sampai saat ini belum dilakukan pengujian kembali terhadap kadar klorin dalam pembalut wanita yang beredar di masyarakat. Selain itu, pengaturan penggunaan klorin belum diatur dalam peraturan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum untuk menegakkan hak-hak konsumen yang tercederai. Adapun implentasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna pembalut wanita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah meminta tanggung jawab pelaku usaha yang berupa ganti rugi, pembinaan dan pengawasan peredaran pembalut oleh Pemerintah, meminta bantuan hukum kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya, atau menyelesaikan sengketa konsumen melalui peradilan.
Kata Kunci: Perlindungan, Pembalut, Klorin.

Actions (login required)

View Item