Khoirunikmah, Yuni and Prananingtyas, Paramita and Saptono, Hendro (2023) ANALISA YURIDIS PENGATURAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA_132 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang menjadi kebutuhan khususnya dalam bidang keuangan menjadi pertimbangan dilaksanakannya reformasi sektor keuangan. Peraturan yang awalnya tersebar kini dikodifikasikan dalam omnibus law sektor keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Terdapat beberapa perubahan akibat diundangkannya peraturan tersebut tak terkecuali dengan sistem pembayaran. Dalam hal ini Penulis mengkaji pengaturan sistem pembayaran di Indonesia oleh Bank Indonesia sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang tersebut serta perizinan usaha jasa penyelenggara sistem pembayaran setelah terbitnya Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tambahan tujuan BI yang awalnya single objective yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah kini menjadi multiple objective yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat perubahan tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; mengatur dan memelihara sistem pembayaran yang lancar; serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Tugas Bank Indonesia yang berhubungan dengan perbankan kini dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun terkait dengan perizinan Penyedia Jasa Pembayaran diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori izin. Berkaitan dengan penetapan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran dilakukan berdasarkan penetapan Bank Indonesia. Adapun pengajuan permohonan izin Penyedia Jasa Pembayaran dan penetapan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran dilakukan dengan lingkup aspek kelembagaan; permodalan dan keuangan; manajemen risiko; serta kapabilitas sistem informasi.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran, UU P2SK, Perizinan Usaha Jasa Pembayaran

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Sistem Pembayaran, UU P2SK, Perizinan Usaha Jasa Pembayaran
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	25 Oct 2023 05:12
Last Modified:	25 Oct 2023 05:22
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/16083

Actions (login required)

View Item