DIGJAYA, MUHAMAD ADISTYA PUTRA and Diamantina, Amalia and Suhartoyo, Suhartoyo (2023) TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUBUNGAN KERJA_031 HAN 023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adis Digjaya_cover_watermark.pdf Download (2MB)
	Text Adis Digjaya_abstrak1.pdf Download (113kB)
	Text Adis Digjaya_bab 1_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Adis Digjaya_bab 2_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Adis Digjaya_bab 3_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Adis Digjaya_bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text Adis Digjaya_dapus_watermark.pdf Download (661kB)

Abstract

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Problematika di bidang ketenagakerjaan salah satunya adalah pengupahan dan pekerja anak. menurut data yang diambil oleh BPS menunjukan hampir 50.61% pekerja diberikan upah dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal UU Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) telah mengatur pemberi kerja dilarang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Selain itu ditemukan juga fakta sosiologis bahwa terdapat 1,5 juta anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk bagi anak, padahal UU Ketenagakerjaan Pasal 69 melarang pemberi kerja memperkerjakan anak di sektor yang berbahaya bagi masa depan anak, Pasal 64 UU HAM yang berbunyi bahwa anak wajib dilindungi dari aktivitias eksploitasi ekonomi yang membahayakan dirinya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjamin dan melindungi HAM upah pekerja serta pekerja anak dalam hubungan kerja, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap potensi pelanggaran HAM dan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM terkait dengan pengupahan pekerja serta pekerja anak dalam hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakan sebagai bahan dasar dengan melakukan penelurusan terhadap hukum positif serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Spesifikasi penelitian yang yang digunakan ialah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas atas subjek dan objek penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan.
Berdasarkan adanya norma ketenagakerjaan yang melindungi hak pengupahan pekerja dan hak pekerja anak, maka Kementerian Ketenagakerjaan memiliki fungsi mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan menegakan norma ketenagakerjaan, serta melakukan tindakan nyata apabila terjadi pelanggaran hak pengupahan dan pekerja anak, serta mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi. Maka Kementerian Ketenagakerjaan dengan demikian telah menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia terkait upah pekerja dan pekerja anak dalam hubungan kerja.

Actions (login required)

View Item