CANDRAWATI, DWINA ARYANI and Njatrijani, Rinitami and Rahmanda, Bagus (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN MEDIS OLEH DOKTER GIGI YANG DILAKUKAN TANPA INFORMED CONSENT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3203K/PDT/2017). _ 085 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (572kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text abstrak.pdf Download (187kB)
	Text dapus.pdf Download (15kB)

Abstract

Informed consent dalam hukum kesehatan merupakan kewajiban yuridis bagi dokter dan/atau dokter gigi dalam melakukan tindakan medis pada pasien dan apabila tidak dilakukan akan memberikan akibat hukum kepada dokter yang tidak melakukannya. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini akan membahas permasalahan mengenai penerapan informed consent dalam operasi implan gigi oleh dokter sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien selaku konsumen yang didasari pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3203K/PDT/2017. Selanjutnya skripsi ini juga akan membahas tanggung jawab dokter gigi yang melakukan prosedur operasi implan gigi yang tidak mematuhi standar pelayanan kesehatan dan kaidah hukum yang berlaku atau tanpa informed consent pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3203K/PDT/2017. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan atau data sekunder pada permasalahan yang diteliti. Informed consent pada dasarnya kewajiban yuridis bagi dokter gigi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasien selaku konsumen. Apabila tidak dilakukan dokter gigi dapat dikenakan Pasal 1366 KUHPerdata. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini penulis dapat memberikan saran yang pertama perlu diadakan sosialisasi oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia mengenai pemberian pemahaman kepada dokter gigi bahwa informed consent merupakan kewajiban yuridis bagi seorang dokter gigi, kedua Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus lebih cermat dan memahami makna setiap unsur-unsur pasal yang dikenakan atau dilanggar oleh Tergugat dalam suatu kasus sehingga dapat tercipta suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak.
Kata kunci: Informed Consent, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien

Actions (login required)

View Item