FARREL, MUHAMMAD JUAN and Saptono, Hendro and Njatrijani, Rinitami (2023) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGANBAGI PENGGUNA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. - 062 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Bus merupakan salah satu transportasi umum dengan kapasitas pengangkutan yang besar dan biaya yang terjangkau sehingga lebih efisien jika dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Dalam pengangkutan orang, pemerintah memberikan ketersediaan terhadap angkutan transportasi umum menggunakan bus dengan lajur khusus yang terjaga sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal. Hal ini guna memenuhi kebutuhan serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di Kawasan perkotaan, seperti Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. Namun, dalam pengoperasian Trans Semarang dalam kehidupan sehari- hari, ada beberapa permasalahan yang muncul salah satu contohnya yaitu kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan pihak perusahaan, penumpang, hingga pengguna jalan lainnya. Metodependekatan yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu dari pihak perusahaan serta pihak konsumen dan data kecelakaan yang telah dialami BRT Trans Semarang pada Tahun 2022, serta data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.
Hasil dari penelitian ini meyimpulkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan perlindungan hak-hak konsumen yang diberikan oleh hukum, produk hukum mengenai perlindungankonsumen yang diterapkan dalam pemberian jasa layanan BRT Trans Semarang. Dan tentunnya BRT Trans Semarang memberikanperlindunganterhadapkonsumendenganmemberikanstandar minimal pelayananyaitukeamanan, keselamatan, kemudahan, dan kenyamanan. Dan jikaterjadihal-hal yang berkaitan dengankerugian-kerugian yang menimpa konsumen atau penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 joPeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 1965 sepertikecelakaandalampengangkutan yang mengakibatkan luka-luka hingga cacatataupunmeninggal dunia, maka pertanggungan wajib kecelakaan akanditindaklanjuti oleh PT Jasa Raharja.

Kata kunci:TransportasiUmum, Perlindungan Konsumen, PertanggunganKecelakaan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	27 Oct 2023 09:23
Last Modified:	27 Oct 2023 09:23
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/15458

Actions (login required)

View Item