FARREL, MUHAMMAD JUAN and Saptono, Hendro and Njatrijani, Rinitami (2023) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BAGI PENGGUNA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. _062 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (578kB)
	Text abstrak.pdf Download (5kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text bab 4.pdf Download (10kB)
	Text dapus.pdf Download (133kB)
	Text lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bus merupakan salah satu transportasi umum dengan kapasitas pengangkutan yang besar dan biaya yang terjangkau sehingga lebih efisien jika dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Dalam pengangkutan orang, pemerintah memberikan ketersediaan terhadap angkutan transportasi umum menggunakan bus dengan lajur khusus yang terjaga sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal. Hal ini guna memenuhi kebutuhan serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di Kawasan perkotaan, seperti Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. Namun, dalam pengoperasian Trans Semarang dalam kehidupan sehari- hari, ada beberapa permasalahan yang muncul salah satu contohnya yaitu kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan pihak perusahaan, penumpang, hingga pengguna jalan lainnya. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu dari pihak perusahaan serta pihak konsumen dan data kecelakaan yang telah dialami BRT Trans Semarang pada Tahun 2022, serta data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.
Hasil dari penelitian ini meyimpulkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan perlindungan hak-hak konsumen yang diberikan oleh hukum, produk hukum mengenai perlindungan konsumen yang diterapkan dalam pemberian jasa layanan BRT Trans Semarang. Dan tentunnya BRT Trans Semarang memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan standar minimal pelayanannya itukeamanan, keselamatan, kemudahan, dan kenyamanan. Dan jika terjadihal-hal yang berkaitan dengank erugian-kerugian yang menimpa konsumen atau penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 seperti kecelakaan dalam pengangkutan yang mengakibatkan luka-luka hingga cacat ataupun meninggal dunia, maka pertanggungan wajib kecelakaan akan ditindaklanjuti oleh PT Jasa Raharja.
Kata kunci: Transportasi Umum, Perlindungan Konsumen, Pertanggungan Kecelakaan

Actions (login required)

View Item