KISGAYATRI, AYURAHMA and Soponyono, Eko and Purwoto, Purwoto (2023) KEBIJAKAN DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BARU. _009 Pidana 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB)
	Text abstrak.pdf Download (4kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text dapus.pdf Download (86kB)

Abstract

Disparitas pemidanaan membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia.Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pedoman pemidanaan dalam hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam hukum positif saat ini dan kebijakan disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam kebijakan hukum pidana baru. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan sedangkan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam hukum positif saat ini tidak memuat pedoman pemidanaan dalam KUHP sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas pemidanaan yang terkadang terlalu jauh antara putusan yang satu dengan yang lainnya terhadap perkara yang sama. Kebijakan disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam hukum pidana baru dirumuskan secara tegas dalam Pasal 54 mengenai pedoman pemidanaan. Hal ini dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat meminimalisir disparitas pemidanaan.
Kata kunci : kebijakan, disparitas pemidanaan, tindak pidana narkotika

Actions (login required)

View Item