Krispriyoga, Radenta Dwi and Yunanto, Yunanto and Aminah, Aminah (2022) PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI DAN ANAK DALAM PELAKSANAAN PENCATATAN STATUS “KAWIN BELUM TERCATAT” (Kajian Surat Edaran Nomor 472.2/15145/Dukcapil Tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga). _010 Perdata 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Radenta Dwi K - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Radenta Dwi K - abstrak.pdf Download (333kB)
	Text Radenta Dwi K - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text Radenta Dwi K - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB)
	Text Radenta Dwi K - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (661kB)
	Text Radenta Dwi K - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text Radenta Dwi K - dapus.pdf Download (447kB)
	Text Radenta Dwi K - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (543kB)

Abstract

Surat edaran Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga merupakan tindakan afirmatif dari Dukcapil dimana dengan adanya status kawin belum tercatat inilah Dukcapil dapat mengetahui perkawinan pasangan suami istri yang sudah tercatat atau belum. Di sisi lain juga menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hukum pada anak dan istri tersebut karena tidak adanya akta otentik walaupun memiliki status perkawinan “kawin belum tercatat” pada kartu keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum istri dan anak dalam pelaksanaan status kawin belum tercatat berdasarkan surat edaran tersebut dan pelaksanaan status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara serta didukung oleh data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya status kawin belum tercatat pada kartu keluarga, perlindungan hukum pada istri dan anak tetap tidak didapatkan karena tidak dilaksanakan berdasarkan syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana hanya dilakukan secara agama dan kepercayaan tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, dapat melakukan isbat nikah dan pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang supaya status dalam kartu keluarga menjadi kawin tercatat dan menimbulkan adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan, Kawin Belum Tercatat

Actions (login required)

View Item