Sahara, Hawa (2023) PERAN STAKEHOLDERS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN DADAPSARI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (652kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (694kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (412kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Permukiman kumuh menjadi permasalahan yang kerap dijumpai di daerah perkotaan. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh, salah satunya melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi 271 kabupaten/kota, termasuk Kota Semarang. Terhitung hingga akhir tahun 2022, kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Dadapsari Kota Semarang belum berhasil mencapai target 0% meskipun telah dijadikan sebagai prioritas penanganan program. Pelaksanaan pembangunan yang dinilai lambat dan sisa-sisa material bangunan yang dibiarkan mangkrak menjadi keluhan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholders Program KOTAKU dan kendala yang dihadapi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Dadapsari Kota Semarang.Metode penelitian yangdigunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Tim Koordinator Kota KOTAKU berperan sebagai key players. Sedangkan kecamatan, kelurahan, dan BKM berperan sebagai subject. Kendala yang dihadapi berupa adanya tumpang tindih pengusulan titik kumuh dan penolakan usulan pembangunan oleh masyarakat kepada BKM dalam perencanaan, kurang efektifnya koordinasi oleh Tim Koordinator Kota KOTAKU akibat adanya mutasi jabatan, sikap resah dan tidak terima masyarakat kepada kelurahan serta kesulitan koordinasi Bappeda dengan pihak luar dalam pelaksanaan, kesulitan kecamatan dalam mengawal pengerjaan yang kurang disiplin dan BKM dalam mengontrol pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Peran Stakeholders, Permukiman Kumuh, KOTAKU

Actions (login required)

View Item