Search for collections on Undip Repository

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BERSTATUS TENAGA HARIAN LEPAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI_009 HAN 2023

Rohmah, Salsabilla Alief Fika and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BERSTATUS TENAGA HARIAN LEPAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI_009 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pegawai Non ASN yang berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) merupakan pegawai/ tenaga kerja yang diangkat atau direkrut oleh suatu instansi pemerintahan guna mengantisipasi terbatasnya jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini, khususnya di instansi pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan. Permasalahan yang diangkat dari penelitian hukum ini adalah mengenai penerimaan atau rekruitmen pegawai/tenaga Non ASN di Instansi pemerintahan daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Boyolali, serta mengenai perlindungan hukum terhadap pegawai Non ASN yang berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di Dispendukcapil Kabupaten Boyololali berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perekrutan pegawai/tenaga Non ASN berstatus tenaga harian lepas (THL) Dispendukcapil Kabupaten Boyolali dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pegawai Non ASN berstatus tenaga harian lepas (THL) di Dispendukcapil Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dan menerapkan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dimana berasal dari wawancara dengan pihak- pihak yang terkait di instansi Dispendukcapil Kabupaten Boyolali yaitu Kepala bagain Umum dan Kepegawaian (Umpeg) Dispendukcapil Kabupaten Boyolali dan para pegawai/ tenaga Non ASN yang berstatus sebagai THL. Dengan data pendukung yaitu Data Sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perekrutan pegawai/ tenaga Non ASN di Dispendukcapil Kabupaten Boyolali dilakukan sejak tahun 2015 dengan sistem Tenaga Kontrak atau Outcorcing melalui jasa pihak ketiga dan mulai tahun 2020 dilakukan kebijakan penarikan pegawai kontrak atau outsorcing menjadi pegawai dengan status THL menggunakan Perjanjian Kerja yang tiap tahun diperbaharui dengan instansi. Mengenai perlindungan hukum terhadap hak- hak Pegawai Non- ASN yang berstatus sebagai THL di Dispendukcapil Kabupaten Boyolali telah terpenuhi yakni terdiri dari perlindungan terhadap gaji/ upah yang layak, perlindungan terhadap pelaksanaan waktu kerja yang sesuai, perlindungan terhadap waktu istirahat dan cuti yang cukup dan perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja. Gaji/ upah yang diterima telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 dan 2023, namun dalam hal gaji/upah yang diterima pada tahun 2022 belum sesuai dengan ketentuan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kabupaten Boyolali tahun 2022. Karena terdapat kebijakan kenaikan gaji/ upah di tahun 2023 maka gaji/upah yang diterima pegawai dengan status THL telah sesuai dengan UMK Kabupaten Boyolali.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 01 Nov 2023 02:09
Last Modified: 01 Nov 2023 02:09
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/15033

Actions (login required)

View Item View Item