Napitupulu, Lulu Maulita Br and Susanto, Sri Nur Hari and Adiyanta, F.C. Susila (2023) PROSEDUR PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAHAN KABUPATEN DELI SERDANG_015 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemerintah serius dalam membentuk kualitas aparatur negara yang baikkarenamerupakansalah satu unsur penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Aparatur Negara dituntut agar mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Pemerintah Daerah Deli Serdang hadir melalui pelayanan bagi masyarakat dengan menjaga citra kepegawaian melalui profesionalitas dan integritas,tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS khususnya yang berada di Kabupaten Deli Serdang.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untukmengetahui prosedur penerapan sanksi disiplin terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemeritahan Kabupaten Deli Serdang, melakukan identifikasi faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses penerapan sanksi disiplin terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang bila tidak puas terhadap sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis-emipiris dengan spesifikasi penelitian deksriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder sebagai data pendukung dengan metode pengumpulan data survey serta metode analisis data adalahanalisisdeskriptifkualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulisan hukum ini, maka dapat diketahui bahwa prosedur penerapan sanksi disiplin terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASNdi Pemerintahan Daerah Deli Serdang sudah sesuai dan mengikutiperaturanperundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan pertama berupa pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung; kedua, dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) apabila hasil pemeriksaan belum memberikan dampak atau efek apapun pada pelaku pelanggaran; dan ketiga, melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, pembentukan peraturan bupati, dan pengawasan yang ketat menjadi aspek yang penting dalam mengontrol terhadap pelanggaran displin, serta upaya hukum melalui upaya administratif hingga pengujian oleh peradilan tata usaha negara.
Kata Kunci: Prosedur, Penerapan Sanksi, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah Deli Serdang

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	01 Nov 2023 02:02
Last Modified:	01 Nov 2023 02:02
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/15014

Actions (login required)

View Item