ANGELIN, MARIA and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2023) IDE FAMILY GROUP CONFERENCE UNTUK MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA. _008 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text abstrak.pdf Download (117kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text dapus.pdf Download (129kB)

Abstract

Saat ini, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pelaku perseorangan, namun juga oleh korporasi. Penuntutan dan pemidanaan korporasi dapat berbahaya bagi masa depan korporasi itu sendiri seperti hancurnya aktivitas bisnis, reputasi, dan harga saham, yang berujung pada kebangkrutan dan pemecatan karyawan. Ini akan berdampak pada perekonomian negara. Sehingga dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi tanpa harus ‘membunuh’ korporasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini serta urgensi Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder berupa peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku korporasi diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor:B-36/A/Ft.1/06/2009, dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:Per-028/A/JA/10/2014. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tersebut. Untuk itu diperlukan pengaturan Deferred Prosecution Agreement sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Urgensi ini juga didasari pada keterlibatan Indonesia dalam UNCAC 2003. Adanya kemiripan Deferred Prosecution Agreement dengan model penyelesaian perkara di Indonesia, dan adanya kewenangan kelembagaan yang secara khusus dapat memungkinkan diterapkannya Deferred Prosecution Agreement, maka model tersebut dapat dijadikan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement; Penghentian Penuntutan; Korupsi.

Actions (login required)

View Item