ARLANDA, MUHAMMAD BAGAS YUDHA and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2023) TINJAUAN MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA_010 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Bagas Yudha Arlanda_cover.pdf Download (646kB)
	Text Muhammad Bagas Yudha Arlanda_abstrak.pdf Download (170kB)
	Text Muhammad Bagas Yudha Arlanda_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
	Text Muhammad Bagas Yudha Arlanda_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB)
	Text Muhammad Bagas Yudha Arlanda_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (671kB)
	Text Muhammad Bagas Yudha Arlanda_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text Muhammad Bagas Yudha Arlanda_dapus.pdf Download (185kB)

Abstract

Pokok permasalahan dari kekerasan seksual adalah sulitnya pembuktian karena alat bukti yang cukup minim ditemukan, terutama yang terjadi pada ranah privat. Maka penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan hukum primer berupa peraturan yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, dan bahan hukum sekunder yang menggunakan buku, jurnal, atau sumber literatur lain mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual diatur khusus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan sistem pembuktian yang digunakan menurut UU TPKS mengalami perluasan terhadap ketentuanPasal 183 KUHAP yang diatur didalam Pasal 25 UU TPKS yang menyebutkan keterangan korban disertai keterangan saksi lain sudah cukup untuk membuktikan tindak. Maka simpulan dari penelitian ini bahwa kekerasan seksual diatur khusus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem pembuktian juga dipermudah dengan adanya ketentuan dalam Pasal 25 UU TPKS. Saran yang diajukan kepada penegak hukum bahwa selain pentingnya pembuktian, pemulihan korban juga penting dilakukan dalam rangka mengembalian keadaaan korban.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pembuktian, Sistem Peradilan Pidana.

Actions (login required)

View Item