ARBANUGRAHA, RAFIF and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2023) REFORMULASI PEMULIHAN HAK KORBAN MELALUI GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. _023 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAFIF ARBANUGRAHA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB)
	Text RAFIF ARBANUGRAHA_abstrak.pdf Download (7kB)
	Text RAFIF ARBANUGRAHA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text RAFIF ARBANUGRAHA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text RAFIF ARBANUGRAHA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text RAFIF ARBANUGRAHA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text RAFIF ARBANUGRAHA_dapus.pdf Download (100kB)

Abstract

Indonesia sebagai salah satu Negara Pihak pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sudah sepatutnya berkomitmen untuk mengimplementasikan ketentuan yang ada dalam UNCAC, salah satunya yaitu Pasal 35 UNCAC mengenai pemulihan korban bagi individu atau entitas akibat tindak pidana korupsi. Di Indonesia, telah ada beberapa peraturan mengenai pemulihan atas kerugian yang diderita korban. Namun, prakteknya tidak pernah ada perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan pendekatan pemulihan hak masyarakat sebagai korban. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan mekanisme pemulihan hak korban melalui ganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi, serta mereformulasi mengenai pemulihan hak korban melalui ganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan dan mekanisme pemulihan hak korban melalui ganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata, penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya berdasarkan KUHAP, dan permohonan restitusi melalui LPSK berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian reformulasi mengenai pemulihan hak korban dalam tindak pidana korupsi, UU PTPK perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu kategori korban tindak pidana korupsi, pembatasan kerugian korban tindak pidana korupsi, dan hak korban untuk meminta ganti kerugian.
Kata Kunci: Pemulihan Korban, Tindak Pidana Korupsi, Pembaruan Hukum

Actions (login required)

View Item