PRIBADI, LAURENTIUS and Silviana, Ana and Triyono, Triyono (2023) PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH ULAYAT NAGARI LUBUK KILANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/Pn Pdg.). _028 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Laurentius Pribadi_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (750kB)
	Text Laurentius Pribadi_abstrak.pdf Download (307kB)
	Text Laurentius Pribadi_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text Laurentius Pribadi_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (687kB)
	Text Laurentius Pribadi_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (770kB)
	Text Laurentius Pribadi_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text Laurentius Pribadi_dapus.pdf Download (435kB)

Abstract

Tanah ulayat nagari merupakan tanah yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang memiliki sumber daya alam di atasnya serta pengelolaannya dilakukan oleh Ninik Mamak dari Kerapatan Adat Nagari dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Nagari. Dalam keberlangsungan hidup Masyarakat Hukum Adat Minangkabau, tanah ulayat nagari salah satu tanah ulayat yang sering mengalami permasalahan salah satu sebabnya peralihan hak atas tanah dengan jual-beli. Seperti yang terjadi pada tanah ulayat nagari Lubuk Kilangan dalam perkara putusan nomor 73/Pdt.G/2014/PN Pdg. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaturan mengenai peralihan hak dan jual-beli dalam tanah ulayat Nagari Masyarakat Hukum Adat Minangkabau, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari pada putusan nomor 73/Pdt.G/2014/PN Pdg. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, berupa kumpulan dari bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, putusan hakim, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tanah ulayat nagari hukum asalnya tidak dapat dialihkan hak secara permanen dan diperjualbelikan berdasarkan Pasal 2 dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat yang mencantumkan azas “jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando” yang berarti tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai. Namun berdasarkan Pusat Penelitian Mahkamah Agung tanah ulayat tersebut dapat dialihkan hak secara sementara jika memenuhi beberapa hal dan mendesak. Dalam penyelesaian sengketa ini majelis hakim memutuskan untuk menyerahkan objek perkara dari Tergugat II kepada Penggugat hal ini karena dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap peralihan hak atas tanah ulayat nagari tersebut dan Penggugat terbukti secara sah sebagai pihak yang berwenang menguasai dan mengelola tanah ulayat nagari tersebut.
Kesimpulan dalam penelitian ini majelis hakim telah tepat untuk memenangkan Penggugat dan menyerahkan objek perkara dalam sengketa tanah ulayat nagari lubuk kilangan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan hukum tidak tertulis yang berlaku pada kehidupan Nagari Lubuk Kilangan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau.
Kata Kunci: Tanah Ulayat Nagari, Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

Actions (login required)

View Item