Kurnia, Raflisyah (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Kajian Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Kota Semarang). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (569kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (360kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (363kB)

Abstract

Kebijakan publik juga berlaku bagi penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Hak yang dimaksud termasuk dalam sarana transportasi publik, mencakup aksesibilitas yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk tetap nyaman dalam penggunaannya sehari-hari. Di Kota Semarang terdapat transportasi publik berupa Bus Rapid Trans (BRT), Trans Semarang (sering disebut BRT (Bus Rapid Transit) atau BRT Trans Semarang sebagai istilah populer) adalah sistem transportasi angkutan massal berbasis jalan di Jawa Tengah yang beroperasi di Kota dan (sebagian) Kabupaten Semarang.
Dalam penyelenggaraannya, BRT Semarang memiliki sarana armada bus dan halte-halte yang terdapat di beberapa titik di Kota Semarang maupun di Kabupaten Semarang. Halte yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai jenis, namun seluruhnya tidak terlihat ramah untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut memungkinkan menyulitkan penyandang disabilitas, maka diperlukannya kajian lebih mendalam apakah penyelenggaraan BRT Semarang telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat dekskriptif, dengan tekni pengumpulan data secara empiris, yakni dengan cara malakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke beberapa lokasi yang dapat mendukung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
Temuan dari penelitian ini adalah kemudahan akses terpenuhi dengan baik dengan berbabagai kemudahan seperti pembuatan Kartu BRT Khusus Disabilitas, Aplikasi Trans Semarang, Tarif yang murah, jumlah halte disabilitas yang akan ditambahkan, serta pengadaan Bus Lowdeck.Untuk prinsip keselamatan belum terpenuhi secara utuh dikarenakan para difabel merasa kurang nyaman karena jalan curam, serta jarak antara lantai trotoar dengan lantai halte masih cukup tinggi, serta jarak antar halte dengan bus masih menyulitkan para difabel. Untuk prinsip kegunaan sendiri telah terpenuhi karena banyaknya halte dan armada yang beroperasi sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk prinsip kemandirian Penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan Trans Semarang tidak dapat secara utuh memenuhi prinsip kemandirian karena dalam menggunakan Trans Semarang tetap harus dibantu oleh petugas maupun orang di sekitar, hal ini berhubungan dengan prinsip keselamatan yang belum terpenuhi secara utuh.
Kata Kunci: difabel; BRT semarang; kebijakan publik.
 
ABSTRACT
Public policy also applies to persons with disabilities, because persons with disabilities are part of Indonesian society who have the same position, rights, obligations and roles as other Indonesian people in their lives and livelihoods. The right in question includes public transportation facilities, including accessibility which makes it easier for persons with disabilities to remain comfortable in their daily use. In the city of Semarang there is public transportation in the form of Bus Rapid Trans (BRT), Trans Semarang (often called BRT (Bus Rapid Transit) or BRT Trans Semarang as a popular term) is a road-based mass transit transportation system in Central Java that operates in the City and (partly) Semarang Regency.
In its implementation, BRT Semarang has bus fleet facilities and bus stops located at several points in Semarang City and in Semarang Regency. There are various types of bus stops provided by the Semarang City Government, but all of them do not look friendly for persons with disabilities. This makes it difficult for persons with disabilities, so a more in-depth study is needed whether the implementation of BRT Semarang has fulfilled the rights of persons with disabilities in accordance with Regional Regulation Number 9 of 2021 concerning Persons with Disabilities. The research method used is a descriptive qualitative approach, with empirical data collection techniques, namely by conducting observations, interviews, and documentation to several locations that can support the data needed in this study.
The findings from this study are that ease of access is fulfilled well with various conveniences such as making BRT Special Cards for Disabilities, the Trans Semarang Application, low fares, the number of disability stops to be added, and the procurement of Lowdeck Buses. The safety principle has not been fully met because the disabled feel uncomfortable because the road is steep, and the distance between the sidewalk floor and the bus stop floor is still quite high, and the distance between bus stops is still difficult for the disabled. The principle of self-use has been fulfilled because there are many bus stops and fleets that are operating as they should. As for the principle of independence, persons with physical disabilities when using the Trans Semarang cannot fully fulfill the principle of independence because when using the Trans Semarang they still have to be assisted by officers and people around them, this relates to the principle of safety which has not been fully fulfilled.
Keywords: disabled; BRT semarang; public policy.

Actions (login required)

View Item