Nurjanah, Neni and Indarja, Indarja and Herawati, Ratna (2023) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. _027 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NENI NURJANAH_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (811kB)
	Text NENI NURJANAH_abstrak.pdf Download (6kB)
	Text NENI NURJANAH_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text NENI NURJANAH_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB)
	Text NENI NURJANAH_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB)
	Text NENI NURJANAH_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text NENI NURJANAH_dapus.pdf Download (398kB)

Abstract

Hukum merupakan alat untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia, dimana hal tersebut telah dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Saksi dan korban selama ini belum menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kedudukan saksi dan korban seringkali dianggap hanya bagian dari alat bukti di pengadilan. saksi dan korban seringkali mendapatkan ancaman dan tekanan dari pihak lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hadir sebagai wadah untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, yang kemudian pelaksanaan amanat dari undang-undang tersebut adalah dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK dalam memberikan perlindungan memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, salah satunya terkait dengan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian terhadap saksi dan korban.
Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dan menggunakan jenis data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, serta wawancara terhadap Pranata Humas LPSK, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.
Pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh LPSK belum sepenuhnya optimal, baik dari pelaksanaannya, maupun dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPSK memiliki beberapa kendala yang diantaranya terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal dari LPSK yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang belum dapat mengakomodasi pemberian perlindungan saksi dan korban, pembentukan perwakilan yang sulit untuk direalisasikan, dan kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi bagi masyarakat. sedangkan kendala eksternal yang dihadapi LPSK dalam memberikan perlindungan yaitu kondisi geografis indonesia yang menyulitkan pemberian perlindungan dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur permohonan perlindungan
Kata Kunci: Saksi dan Korban; LPSK; Perlindungan.

Actions (login required)

View Item