WULANDARI, NOVIRA (2022) EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI RUMAH NELAYAN DI BANTARAN SUNGAI BANJIR KANAL TIMUR KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (575kB)
	Text BAB 1.pdf - Published Version Download (663kB)
	Text BAB 2.pdf - Published Version Download (483kB)
	Text BAB 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (594kB)
	Text BAB 4.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text BAB 5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (63kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (591kB)

Abstract

Pemerintah Kota Semarang menerapkan kebijakan relokasi hunian masyarakat Tambakrejo dengan menyiapkan Rusunawa Kudu. Namun, sebagian masyarakat memilih bertahan karena Rusunawa Kudu jauh dari laut dan berpotensi mengancam pendapatan nelayan. Untuk itu, pemerintah membangun rumah deret. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan serta menganalisisfaktor penghambat dari kebijakan relokasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi rumah nelayan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Semarang efektif dilihat dari pemindahan warga terdampak di tempat yang layak sebagai pencapaian tujuan dan sasaran, serta petunjuk pelaksanaan yang jelas. Kebijakan relokasi di Rusunawa Kudu belum efisien karena terdapat usaha tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang mulai dari mediasi untuk pindah ke Rusunawa Kudu, komunikasi dengan warga hingga membangun rumah deret sebagai permukiman bagi warga yang tidak semua ingin pindah ke Rusunawa Kudu. Kebijakan relokasi Rusunawa Kudu dan rumah deret sudah mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat Tambakrejo. Kebijakan relokasi dinilai sudah tepat dengan persebaran warga Tambakrejo yang sudah direlokasi. Dalam penerapan kebijakan relokasi permukiman, terdapat faktor penghambat dari kebijakan relokasi permukiman, yaitu adanya ketidaksesuaian kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, serta tingkat kepatuhan dan daya tangkap rendah.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Relokasi Hunian, Masyarakat Nelayan

Actions (login required)

View Item