Putri, Merdeka Anggoro and Indarja, Indarja and Wisnaeni, Fifiana (2023) PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. _019 HTN 2023. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Merdeka Anggoro Putri - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text Merdeka Anggoro Putri - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Merdeka Anggoro Putri - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Merdeka Anggoro Putri - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text Merdeka Anggoro Putri - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text Merdeka Anggoro Putri - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Merdeka Anggoro Putri - dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut sesuai Pasal 110 ayat (1) huruf F Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu fungsi yang dimiliki DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran diwujudkan dengan pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD Provinsi Jawa Tengah belum selalu tepat waktu sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah dan kendala serta solusi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Menganalisis menggunakan metode analisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dijelaskan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki DPRD Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dengan membahas secara bersama Rancangan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diterima dan memberikan persetujuan maupun tidak atas rancangan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya validitas data yang didapat, adanya kepentingan dari berbagai pihak, keharusan berkomunkasi terhadap banyak pihak, dan adanya kepentingan politik. Upaya yang dilakukan adalah menguatkan data pada Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan lebih kompleks terhadap setiap keputusan yang akan diambil, dan terus berkomunikasi dengan semua pihak, serta memprioritaskan kepentingan yang paling mendesak.
DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah harus tetap meningkatkan mutu dengan menyalurkan aspirasi masyarakat lebih maksimal lagi dan harus lebih siap menghadapi kendala-kendala lain yang mungkin akan muncul setiap tahunnya agar setiap proses penyusunan APBD tepat waktu.
Kata Kunci: DPRD Provinsi Jawa Tengah, Fungsi Anggaran, APBD Provinsi Jawa Tengah

Actions (login required)

View Item