ZAHIRAH, HAYA RANA and Herawati, Ratna and Ramadhan, Diastama Anggita (2023) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021 TERHADAP DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU. _015 HTN 2023. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB)
	Text abstrak.pdf Download (148kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text dapus.pdf Download (117kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 terkait pengujian Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hal tersebut ditafsirkan oleh DKPP bahwa putusannya tidak dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan karena putusan DKPP adalah putusan peradilan etik yang berlaku terus-menerus sebagai implikasi adanya frasa final dan mengikat dalam Pasal 458 ayat (13) tersebut dan bukan putusan peradilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami mengenai Pertimbangan Hukum dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 terhadap Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai Penyelenggara Pemilu.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan penulis yaitu Jenis Data Sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan. Dengan teknik analisis bahan hukum pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini ialah Pertimbangan secara yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan peraturan perundangan, hakim juga telah mendengarkan keterangan dari 6 saksi ahli yang menyatakan pendapatnya tentang permasalahan yang mengikuti frasa Final dan Mengikat. Sedangkan pertimbangan
non-yuridis adalah permasalahan dan akibat yang dimohonkan oleh pemohon terkait frasa Final dan Mengikat yang mengakibatkan DKPP menjadi superior atas penyelenggara Pemilu lainnya serta menyebabkan hilangnya mekanisme checks and balances oleh lembaga lain termasuk oleh pengadilan serta kedudukan DKPP setara dengan Lembaga pemilu lainnya yaitu KPU dan bawaslu, dan tidak memiliki sifat final dan mengikat yang sama seperti lembaga peradilan umum lainnya.
Kata Kunci : DKPP; Mahkamah Konstitusi; Pemilihan Umum; Pertimbangan Hakim; Putusan.

Actions (login required)

View Item