Search for collections on Undip Repository

PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG. _012 HTN 2023

RAMADHAN, GALANG SISDYA and Herawati, Ratna and Diamantina, Amalia (2023) PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG. _012 HTN 2023. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[thumbnail of cover.pdf] Text
cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (675kB)
[thumbnail of abstrak.pdf] Text
abstrak.pdf

Download (123kB)
[thumbnail of bab 1.pdf] Text
bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (393kB)
[thumbnail of bab 2.pdf] Text
bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (591kB)

Abstract

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah sudah mempunyai legitimasi secara yuridis formal yang didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan perda dan peraturan peraturan peraturan lainnya untuk melaksanakan keberlangsungan tugas otonomi dan tugas pembantuan”. DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berperan yang sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan fungsi legislasi yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup studi kepustakaan, kajian dokumenter dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan melalui studi pustaka (library research) dan dilengkapi dengan wawancara sebagai data pelengkap data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tangerang adalah perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program legislasi daerah, pengesahan oleh kepala daerah dan ditanda tangani paling lama 30 hari. Kendala yang menghambat tahapan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Tangerang yaitu tertera di dalam hambatan yuridis, teknis, dan eksternal.
Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pembentukan Perda, DPRD, Kabupaten Tangerang

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pembentukan Perda, DPRD, Kabupaten Tangerang
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 08 Nov 2023 03:06
Last Modified: 10 Oct 2025 03:23
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/13178

Actions (login required)

View Item View Item