SAFITRI, AMALIA INDAH and Saptono, Hendro and Suradi, Suradi (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI GARMEN DALAM NEGERI ATAS ADANYA PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR. _ 059 DG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (868kB)
	Text abstrak.pdf Download (193kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text dapus.pdf Download (311kB)

Abstract

Pakaian bekas impor banyak diperdagangkan di Indonesia, dimana harga jualnya yang lebih murah dan mendapatkan barang dengan merek luar negeri sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mengakibatkan terganggunya stabilitas penjualan industri garmen dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan pakaian bekas impor serta perlindungan hukum terhadap industri garmen dalam negeri atas adanya perdagangan pakaian bekas impor. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perdagangan pakaian bekas impor merupakan kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun faktanya masih banyak pelaku usaha perdagangan pakaian bekas impor, beberapa dari mereka mengaku bahwa tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang perdagangan pakaian bekas impor. Dengan maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia tentunya memberikan dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun perekonomian. Dari segi kesehatan, pakaian bekas impor bisa membawa penyakit kulit pada pemakainya. Sedangkan dari segi perekonomian, dapat mengganggu laju pertumbuhan industri garmen dalam negeri. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap industri garmen dalam negeri. Perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa pengetatan, pengawasan, dan penegakan hukum mengenai kegiatan impor di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Industri Garmen Dalam Negeri, Pakaian Bekas Impor

Actions (login required)

View Item