Sukmadi, Alfonsus Dion and Herawati, Augustin Rina and Dwimawanti, Ida Hayu (2024) Implementasi Kebijakan Penyusunan APBD Kabupaten Kebumen. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text SAMPUL.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (10MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (18MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text BAB V.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting
dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penyusunan
APBD merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah
yang memerlukan koordinasi antara Kepala Daerah (Bupati) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi kebijakan penyusunan APBD Kabupaten Kebumen serta
menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data didapatkan dengan
metode wawancara kepada narasumber, observasi dan dokumentasi. Narasumber
dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan narasumber kunci pegawai
pada SKPD terkait. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis secara
kualitatif dengan teknik validasi yang digunakan yaitu triangulasi data. Berdasarkan
analisis implementasi (Edward, 1980), kebijakan penyusunan APBD tahun 2024
Kabupaten Kebumen, terdapat beberapa catatan dalam proses penyusunannya yaitu
terkait penggunaan aplikasi SIPD dan kesesuaian alokasi. Faktor komunikasi dan
komitmen pelaksana menjadi pendorong keberhasilan implementasi kebijakan,
sementara hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas,
dan struktur birokrasi yang kurang efisien. Maka, penguatan kapasitas sumber daya
manusia, reformasi struktur birokrasi, dan peningkatan alokasi anggaran terutama
untuk infrastruktur strategis diperlukan untuk mendukung efektivitas kebijakan.
Implikasi teoritis penelitian ini mendukung relevansi teori implementasi kebijakan,
sementara implikasi praktisnya memberikan rekomendasi untuk proses penyusunan
APBD yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Kata kunci : implementasi, alokasi, anggaran daerah

Actions (login required)

View Item