Naila, Febri Nisrina and Hardjanto, Untung Sri and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2022) PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS CEREBRAL PALSY DI KOTA SEMARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. _083 HTN 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 083_Febri_Nisrina Naila - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 083_Febri_Nisrina Naila - abstrak.pdf Download (166kB)
	Text 083_Febri_Nisrina Naila - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text 083_Febri_Nisrina Naila - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text 083_Febri_Nisrina Naila - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (915kB)
	Text 083_Febri_Nisrina Naila - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text 083_Febri_Nisrina Naila - dapus.pdf Download (175kB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas. Upaya tersebut telah diwujudkan oleh negara melalui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara melalui Pemerintah Daerah Kota Semarang atas hak kesejahteraan sosial yang meliputi hak pemberdayaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang yang melalui Perangkat Daerah bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberdayakan penyandang disabilitas cerebral palsy serta menganalisis hambatan terhadap pelaksanaan upaya tersebut.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normative, penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya untuk menganalisa penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kota Semarang telah melaksanakan pemberdayaan sosial penyandang disabilitas cerebral palsy sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 94 ayat (2). Bentuk pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang yaitu melalui Pemberdayaan Sosial berupa diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan dan pendampingan, pemberian stimulan, peningkatan akses pemasaran hasil usaha dan penguatan kelembagaan kemitraan. Penulis juga akan mendeskripsikan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pemberdayaan sosial penyandang disabilitas cerebral palsy masih menemui hambatan dalam upaya tersebut diantaranya hambatan kurangnya anggaran pemerintah daerah dalam pemberian stimulan kepada penyandang disabilitas cerebral palsy, hambatan pada akses pemasaran hasil usaha orang tua penyandang disabilitas dan hambatan terkait belum adanya bentuk pemberdayaan sosial yang dilakukan dalam bentuk bimbingan lanjut.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Disabilitas, Cerebral palsy

Actions (login required)

View Item