Adyatma, Garudanto Adam and Wardhani, Lita Tyesta Adi Listiya and Hardjanto, Untung Sri (2022) TINJAUAN YURIDIS TUGAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA. _077 HTN 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Garudanto Adam Adyatma - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text Garudanto Adam Adyatma - abstrak.pdf Download (118kB)
	Text Garudanto Adam Adyatma - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text Garudanto Adam Adyatma - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text Garudanto Adam Adyatma - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text Garudanto Adam Adyatma - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)
	Text Garudanto Adam Adyatma - dapus.pdf Download (104kB)

Abstract

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban tindak pidana dan tata cara LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, diketahui: Pertama, bagaimana perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban tindak pidana antara lain. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan tindak pidana sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari azas, diantaranya azas manfaat, azas keadilan, azas keseimbangan dan azas kepastian hukum. Kedua, tata cara LPSK memberikan perlindungan saksi dan korban terhadap pelanggaran tindak pidana antara lain pengajuan permintaan secara tertulis dari saksi dan korban, investigasi dari UP2 LPSK, rapat paripurna LPSK, dan pemberian perlindungan. LPSK sebaiknya lebih meningkatkan efektivitas perlindungan kepada saksi dan/atau korban mengingat keterangan dari pihak tersebut merupakan alat bukti terkuat dalam proses acara peradilan pidana. Serta untuk saksi dan korban sebaiknya menaati perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatanganinya.
Kata kunci: Saksi dan Korban, LPSK, Pengaturan Perlindungan LPSK

Actions (login required)

View Item