Syarief, Imaduddin and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2022) ANALISA PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS YAMAHA DAN HONDA). _148 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Imaduddin Syarief_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (735kB)
	Text Imaduddin Syarief_abstrak.pdf Download (196kB)
	Text Imaduddin Syarief_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text Imaduddin Syarief_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB)
	Text Imaduddin Syarief_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (837kB)
	Text Imaduddin Syarief_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text Imaduddin Syarief_dapus.pdf Download (218kB)

Abstract

Pokok permasalahan skripsi ini dilatarbelakangi oknum pelaku usaha semakin rapi menyembunyikan bukti pelanggaran yang dilakukannya sehingga bukti tidak langsung menjadi solusi efektif dalam membongkar pelanggaran tersebut. Bukti tidak langsung di Indonesia dinilai memiliki kelemahan dalam pengaturannya. Hal tersebut berdampak pada putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan karena terdapat permasalahan dalam penggunaan bukti tidak langsung. Penggunaan bukti tidak langsung juga menjadi kritik dikarenakan dinilai bukan merupakan bukti yang kuat untuk mengungkap kasus persaingan usaha. Adapun Skripsi ini membahas dua permasalahan yaitu mengenai aturan pembuktian tidak langsung (indirect evidence) dalam system hukum persaingan usaha di Indonesia dan penggunaan pembuktian tidak lagsung (indirect evidence) dalam upaya penyelesaian kasus hukum persaingan usaha di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis data yang bersifat kualitatif.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan bukti tidak langsung belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Indonesia tertinggal dari Amerika Serikat dan Jepang terkait penggunaan bukti tidak langsung. Penggunaan bukti tidak langsung dilakukan beserta dengan analisa tambahan sehingga dapat menjadi bukti kuat untuk menjerat pelaku pelanggaran. Indonesia perlu memperbaharui hukum persaingan usaha khususnya memberikan aturan penggunaan bukti tidak langsung yang berkekuatan hukum sehingga upaya memberantas pelanggaran dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Kata Kunci : Bukti Tidak Langsung, Persaingan Usaha.

Actions (login required)

View Item