ARUMDAPTA, MUTIARA NOVERITA and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2022) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN TELEMEDICINE DALAM KASUS DATA BREACHING DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. _154 DG 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 154-Mutiara Noverita Arumdapta - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text 154-Mutiara Noverita Arumdapta - abstrak.pdf Download (61kB)
	Text 154-Mutiara Noverita Arumdapta - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text 154-Mutiara Noverita Arumdapta - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text 154-Mutiara Noverita Arumdapta - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
	Text 154-Mutiara Noverita Arumdapta - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text 154-Mutiara Noverita Arumdapta - dapus.pdf Download (131kB)

Abstract

Halodoc merupakan lembaga kesehatan berbasis digital untuk memberikan layanan konsultasi kesehatan jarak jauh yang penyelenggaraannya diatur oleh pemerintah Indonesia melalui UU ITE dan PP PSTE. Dalam pengaturannya, Halodoc dikategorikan sebagai layanan telemedicine atau telehealth. Penulis menguraikan tanggung jawab dan kaitan Halodoc selaku penyedia layanan telemedicine terhadap keamanan Data Pribadi pengguna layanan, serta implementasi perlindungan hukum terhadap pengguna layanan telemedicine yang menjadi korban data breaching ditinjau dari perspektif UU ITE. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan analisis data kualitatif dari narasumber.
Hasil penelitian ini menyimpulkan Halodoc sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Privat memiliki tanggung jawab untuk menetapkan Kebijakan Privasi serta melakukan metode enkripsi terhadap Data Pribadi pengguna serta perlindungan hukum bagi pengguna berupa wewenang mengajukan gugatan dalam kasus terjadinya kebocoran Data Pribadi (data breaching). Adapun beberapa hambatan dalam peraturan perundang-undangan saat ini meliputi kerancuan di dalam perlindungan hukum untuk pengguna layanan telemedicine serta tidak adanya suatu payung hukum spesifik yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Adapun tindakan yang dapat dilakukan bagi pemerintah adalah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi serta merevisi UU ITE yang ditujukan hanya untuk pengaturan Data Pribadi pada layanan telemedicine.
Kata Kunci : Telemedicine, Perlindungan Data Pribadi.

Actions (login required)

View Item