DHARMAWAN, ALI FAHMI and Dewi, IGA. Gangga Santi and Triyono, Triyono (2021) AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN CILACAP (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Clp). - PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Ali Fahmi Dharmawan-cover.pdf Download (496kB)
	Text Ali Fahmi Dharmawan-abstrak.pdf Download (105kB)
	Text Ali Fahmi Dharmawan-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text Ali Fahmi Dharmawan-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text Ali Fahmi Dharmawan-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Ali Fahmi Dharmawan-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB)
	Text Ali Fahmi Dharmawan-dapus.pdf Download (2MB)

Abstract

Kegiatan jual beli tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang agar bisa melakukan proses balik nama setifikat tanah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal tersebut bertujuan agar jual beli tanah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Namum pada kenyataanya masih terdapat praktik jual beli dibawah tangan. Praktik jual beli dibawah tangan biasanya hanya berdasarkan atas saling percaya antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli tanah dibawah tangan kerap menimbulkan berbagai permasalahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses untuk mendapatkan sertifikat tanah dari jual beli tanah di bawah tangan di Kabupaten Cilacap. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jual beli tanah di bawah tangan di Kabupaten Cilacap dengan studi Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Clp.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa jual beli tanah dibawah tangan tidak dapat dilakukan balik nama sertifikat tanah, sehingga harus membuat akta jual beli di PPAT. Akibat hukum jual beli tanah dibawah tangan adalah sah selama tidak menyimpang dari Pasal 1320 KUHPerdata serta jual beli tanah dibawah tangan menurut Hukum Agraria adalah sah, karena berdasarkan Hukum Adat yang merupakan sumber utama Hukum Agraria, jual beli tanah sah jika dilakukan dihadapan Kepala Desa / Kepala Adat dan memenuhi unsur terang dan tunai.
Kata Kunci : Jual Beli, di Bawah Tangan, Tanah

Actions (login required)

View Item