Sasmita, Veronika Devi and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2022) PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH. _103 PDT 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 103 Veronika Devi Sasmita - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text 103 Veronika Devi Sasmita - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text 103 Veronika Devi Sasmita - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text 103 Veronika Devi Sasmita - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text 103 Veronika Devi Sasmita - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text 103 Veronika Devi Sasmita - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text 103 Veronika Devi Sasmita - dapus.pdf Download (144kB)
	Text 103 Veronika Devi Sasmita - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB)

Abstract

Perkawinan dapat dilakukan pembatalan karena adanya syarat yang tidak terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Salah satunya ialah wali nikah yang tidak sah atau wali tidak berhak. Pembatalan perkawinan yang dikarenakan keluarnya putusan pengadilan dapat terjadi apabila ada pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan. Untuk mengetahui prosedur dan juga akibat hukum mengenai pembatalan perkawinan lebih dalam lagi dilakukan pengkajian mengenai pembatalan perkawinan karena adanya wali nikah yang tidak sah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pembatalan perkawinan dalam praktek di Pengadilan Agama serta akibat hukum pembatalan perkawinan karena adanya wali nikah yang tidak sah. Penelitian disertai contoh kasus terkait.
Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris dimana ada perpaduan dari bahan peraturan hukum yang ada serta hasil dari apa yang didapat dalam penelitian di lapangan. Hukum akan dilihat implementasinya terhadap peristiwa nyata supaya selanjutnya dapat didapatkan data yang sesuai fakta. Setelah data terkumpul barulah dilaksanakan identifikasi masalah sehingga menuju pada penyelesaian masalah juga kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan dalam prakteknya di Pengadilan Agama semua dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Teruntuk akibat hukum dari pasangan suami isteri yang perkawinannya batal ialah perkawinan teranggap tidak pernah ada. Batalnya perkawinan berakibat pada ikatan perkawinan yang sebelumnya ada menjadi putus. Maka perkawinan tersebut teranggap tidak ada bahkan tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap berbagai macam hal seperti akibat hukum yang dapat terjadi terhadap harta, anak serta kewajiban nafkah.
Kata kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Perkawinan, Prosedur, Wali Nikah

Actions (login required)

View Item