THURANA, GABRIELA ADELINE and Larasati, Endang and Lituhayu, Dyah (2021) PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN KARTU TANI DI KOTA SEMARANG/81/ADM.PUBLIK/2021. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (390kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (493kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (656kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (98kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (166kB)

Abstract

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan tingkat produktivitas pertanian. Hal ini menjadi dasar pemerintah menerapkan subsidi pupuk. Pada tahun 2017 pemerintah melaksanakan kebijakan subsidi pupuk melalui program kartu tani. Program Kartu Tani melibatkan dua pihak yakni pihak pemerintah (Kementrian dan BUMN) serta pihak swasta (distributor dan pengecer). Masih dijumpai beberapa permasalahan di Kota Semarang terkait pembagian kartu tani yang belum merata serta penggunaan kartu tani yang mengalami penurunan drastis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa proses Collaborative Governance dalam penyelenggaraan Kartu Tani di Kota Semarang dan mengidentifikasi faktor penghambat proses Collaborative Governance dalam penyelenggaraan Kartu Tani di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian proses Collaborative Governance menggunakan 5 proses yakni face to face dialogue, membangun kepercayaan, membangun komitmen, berbagi pemahaman dan permasalahan, serta intermediate outcome. Hasil dari proses collaborative governance dalam penyelenggaraan program kartu tani di Kota Semarang masih terpusat pada pemerintahan yakni Dinas Pertanian dan BUMN degan ranah sasaran masing-masing pihak. Faktor penghambat yang proses collaborative governance mencakup faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik. aktor kolaborasi masih mengandalkan prosedur, masih adanya batas-batas keterlibatan yang mengikat antar instansi, dan para instansi hanya melaksanakan inovasi terhadap instansi masing-masing. Saran yang dapat diberikan yakni diadakan forum dengar pendapat yang berpusat pada penerima program kartu tani dengan melibatkan seluruh instansi, menggandeng kelompok tani dalam segala perencanaan, aspirasi, visi-misi dan permasalahan, dan melaksanakan pelatihan serta sosialisasi guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program kartu tani di Kota Semarang.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Kartu Tani, Faktor Penghambat

Actions (login required)

View Item