Wijayanti, Amalia and Rostyaningsih, Dewi and Lestari, Hesti (2021) EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG/70/ADM.PUBLIK/2021. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (554kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (672kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (856kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (481kB)
	Text BAB V.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (753kB)

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang menjadi fenomena yang tidak ada habisnya, pasalnya di Kota Semarang sendiri kasus kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat.Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diterapkan di Kota Semarang dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan didukung menggunakan teknik snowball sampling dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang dinilai sudah baik seperti ketersediaan sarana dan prasarana dan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelayanan kepada korban. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya manusia dan finansial, tidak adanya komitmen dari instansi atau lembaga yang menjadi anggota Pusat Pelayanan Terpadu sehingga muncul ego sektoral antar instansi, adanya stigma negatif masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan dan tidak adanya wadah bagi korban untuk dapat memberikan penilaian, kritik dan saran terhadap pelayanan yang telah diberikan.Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah Pemerintah perlu melakukan penambahan jumlah petugas dan melakukan perencanaan alokasi anggaran yang baik serta meruntuhkan ego antar instansi atau lembaga. Pemerintah juga perlu mendirikan tempat yang aman khusus untuk perempuan korban kekerasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang – Undang.
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Kekerasan Perempuan, Perlindungan Perempuan

Actions (login required)

View Item