Herlyansyah, Bayu and Priyadi, Budi Puspo (2021) Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)/65/ADM.PUBLIK/2021. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover.pdf - Published Version Download (276kB)
	Text BAB 1.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text BAB 2.pdf - Published Version Download (549kB)
	Text BAB 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text BAB 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text BAB 5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (124kB)

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di Indonesia salah satu bentuk peran pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan berada dibawah naungan Kemententerian yang disebut sebagai Kemnaker (Kementerian Tenaga Kerja). Kementerian Tenaga Kerja mempunyai peran untuk mengatur segala urusan ketenagakerjaan. Sebagai aparatur penyelenggara negara yang bertugas melayani warga negara Kementerian Tenaga Kerja dibantu pelaksanaan tugasnya oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja. Dinas tenaga kerja merupakan Lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi dalam pembinaan, pengendalian terhadap hak & kewajiban serta pengawasan di bidang ketenagakerjaan. Upah merupakan hak yang harus ditunaikan penyedia lapangan kerja kepada tenaga kerja setelah melaksakan kewajibannya sebagai tenaga kerja.
Hasil dari pembahasan Peran Dinas tenaga kerja Kota Bekasi dalam penetapan upah minimum Kota (UMK) Kota Bekasi dapat dikategorikan baik dengan adanya peranan yang diberikan Dinas tenaga kerja Kota Bekasi. Peran yang dilakukan Dinas tenaga kerja Kota Bekasi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Selain itu Dinas tenaga kerja Kota Bekasi juga mengambil peran dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.
Dinas tenaga kerja Kota Bekasi telah menjalankan perannya dengan baik dalam proses penetapan upah minimum Kota (UMK) Kota Bekasi, namun diharapkan Dinas tenaga kerja Kota Bekasi dapat meningkatkan lagi perannya dengan menngadakan evaluasi, hal ini dilakukan agar kedepan setiap tahunnya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di tahun sebelumnya.
Kata kunci : Peran pemerintah, Penetapan Upah minimum

Actions (login required)

View Item