Rapha, Albert Jehoshua and Subowo, Ari and Afrizal, Teuku (2021) Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024/38/ADM.PUBLIK/2021. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover.pdf - Published Version Download (609kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (467kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (534kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (504kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (35kB)
	Text Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (182kB)

Abstract

Eksistensi perempuan seringkali diangggap sebagai “thesecond sex” di tengah masyarakat. Faktanya, suara, aspirasi, dan peranan gender perempuan masih diabaikan. Untuk mendukung perjuangan atas hak hidup perempuan, PBB melalui CEDAW mendorong tercapainya 30% kuota keterwakilan perempuan di anggota legislatif sebagai pintu masuk berbagai aspirasi dan kepentingan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Lebih jauh lagi, anjuran PBB tersebut telah diratifikasi pemerintah Indonesia hingga menghasilkan panduan peningkatan partisipasi politik perempuan melalui Permen No. 07 Tahun 2013 tentang Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif. Tetapi, kehadiran kebijakan yang bersifat afirmatif ini ternyata belum mampu mencapai target minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, termasuk di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualtitatif berdasarkan Teori Sistem, penelitian ini mencoba melihat lebih dalam mengenai realita di lapangan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kondisi keterwakilan perempuan dan mengapa kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan belum dapat mendorong tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. Menurut hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat pelaksanaan kebijakan yang belum optimal disamping budaya patriarkhi yang masih mengakar kuat. Selain itu, kapabilitas perempuan dalam ranah politik dan faktor-faktor politik juga turut menyebabkan keluaran kebijakan belum dapat optimal.
Kata Kunci: Kebijakan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan, Kebijakan Afirmatif, Perempuan dan Politik

Actions (login required)

View Item